Salah satu sasaran pembangunan di Pemerintah Daerah adalah percepatan pembangunan infrastruktur daerah, hal ini dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dengan bentuk pelaksanaan proyek konstruksi lingkungan, diantaranya jalan, drainase, jembatan penyebrangan orang dan Tembok Penahan Tanah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan proyek konstruksi seringkali dihadapkan dengan permasalahan banyaknya paket pekerjaan yang bisa berjumlah lebih dari 200 (dua ratus) paket pekerjaan konstruksi dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Untuk itu diperlukan alat bantu berupa Sistem Informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi sehingga dapat digunakan PPK sebagai manajer proyek dalam melakukan tugasnya untuk memonitor dan mengendalikan proyek-proyek tersebut.